Menindaklanjuti pengajuan dua nama calon anggota Komisi Yudisial (KY) oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, Kamis (21/1) Komisi III DPR RI menggelar fit and propertest atas kedua calon anggota KY, Jaja Ahmad Jayus dan Aidul Fitriciada Azhari di ruang rapat Komisi III, Senayan Jakarta.

Dalam kesempatan pertama, Calon anggota KY Petahana, Jaja Ahmad Jayus mencoba memaparkan makalahnya yang berjudul “upaya penyatuan perbedaan cara pandang terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang menyangkut pelanggaran terhadap prinsip kedisiplinan dan profesionalisme”.

Usai mendengarkan pemaparan tersebut beberapa anggota Komisi III DPR mengajukan sejumlah pertanyaan, salah satunya anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil. Politisi dari fraksi PKS ini mempertanyakan pernyataan salah satu hakim di sebuah daerah yang menolak gugatan tentang pembakaran lahan. Alasannya karena membakah lahan dan hutan itu tidak merusak lingkungan hidup, karena akan bisa ditanam lagi. Padahal menurut politisi dari fraksi PKS ini, dampak kebakaran hutan itu tentu sangat luas dan merugikan masyarakat. 

“Sebagai petahana, bapak tentu pernah menjalani suasana seperti ini. Disini saya ingin mengetahui pendapat atau pandangan anda tentang pernyataan salah satu hakim di sebuah daerah yang menolak gugatan tentang pembakaran lahan. Alasannya karena membakah lahan dan hutan itu tidak merusak lingkungan hidup, karena akan bisa ditanam lagi,”tanya Nasir.

Dalam konstitusi ditambahkan Nasir, KY memiliki kewenangan untuk menyeleksi hakim, serta menjaga martabat dan prilaku hakim. Oleh karena itu kepada Jaja, Nasir mempertanyakan sejatinya apa persoalan yang paling mendasar sehingga masyarakat diperlihatkan dengan pernyataan dari hakim tersebut. (Ayu)/foto:andri/parle/iw.